Gubernur: banyak pekerjaan rumah mengisi perdamaian Aceh

 

"Kami terus berupaya dan dengan segala upaya membangun Aceh di berbagai bidang, agar daerah ini maju dan mampu bersaing dengan daerah lainnya di Indonesia." 

Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengatakan banyak pekerjaan rumah dalam mengisi perdamaian di provinsi ujung barat Indonesia tersebut.

"Banyak pekerjaan rumah yang mesti Aceh lakukan dalam era perdamaian ini. Pemerintah dan masyarakat Aceh bertekad menjaga perdamaian ini hingga abadi," kata Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Kamis malam.

Gubernur Aceh menyatakan hal tersebut ketika menjamu malam Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu. Turut hadir dalam acara tersebut unsur pimpinan daerah Aceh serta para pejabat Pemerintah Aceh.

Gubernur mengatakan, tidak terasa perjalanan perdamaian Aceh sudah lebih dari 10 tahun. Namun, rasanya seperti baru kemarin perdamaian Aceh berlangsung.

Dengan perdamaian ini, kata dia, kondisi Aceh sudah kondusif. Aktivitas masyarakat Aceh menggeliat di berbagai sektor. Banyak investor yang menanamkan investasinya di Provinsi Aceh.

Selain itu, sebut Gubernur, Pemerintah Aceh terus memacu pembangunan di berbagai sektor. Pembangunan yang berjalan lancar merupakan syarat utama perdamaian. Perdamaian ini harus diwariskan kepada generasi berikutnya.

"Walau pun ada riak-riak kecil seperti kelompok bersenjata, namun itu tidak mengganggu perdamaian Aceh. Riak-riak kecil tersebut mampu ditangani kepolisian di Aceh," kata Zaini Abdullah menyebutkan.

Dengan perdamaian yang sudah berlangsung ini, kata dia, Pemerintah Aceh bertekad mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Terwujudnya tekad tersebut merupakan bukti Aceh sudah menjadi provinsi maju.

"Kami terus berupaya dan dengan segala upaya membangun Aceh di berbagai bidang, agar daerah ini maju dan mampu bersaing dengan daerah lainnya di Indonesia," kata Zaini Abdullah.

Sumber : http://www.antaranews.com 

Read more »

'Jaga Perdamaian Aceh'

 

Menteri Pertahanan (Menhan) RI Ryamizard Ryacudu mengajak semua elemen masyarakat menjaga perdamaian Aceh, karena dengan perdamaian Aceh bisa menjadi lebih baik lagi.

"Jaga perdamaian Aceh. Perdamaian ini merupakan perintah Allah SWT. Dengan perdamaian, Aceh bisa lebih maju lagi," kata Ryamizard Ryacudu di Banda Aceh, Kamis (19/2) malam.

Pernyataan tersebut dikemukakan Ryamizard Ryacudu usai dijamu makan malam oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah.
Jamuan makan malam tersebut dihadiri Wakil Ketua DPR Aceh T Irwan Djohan, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Aceh serta para pejabat dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Untuk mejaga perdamaian, kata Ryamizard Ryacudu, seluruh elemen masyarakat Aceh perlu membangun silaturahim yang kuat. Sebab, silaturahim merupakan kunci sebuah keberhasilan.

"Bangun terus silaturahim. Maka, dengan silaturahim, perdamaian Aceh tetap terjaga. Saya yakin masyarakat Aceh mampu menjaga perdamaian ini," ujar Ryamizard Ryacudu.

Ryamizard Ryacudu mengaku mengenal masyarakat Aceh orang yang baik. Apalagi saat dirinya aktif sebagai prajurit TNI Angkatan Darat berulang kali berkunjung dan bertugas di Aceh.
Seperti saat Aceh dilanda bencana gempa dan tsunami,
Ryamizard Ryacudu mengaku ikut menguburkan jenazah korban tsunami, termasuk prajurit dan keluarga TNI yang ikut menjadi korban bencana dahsyat 26 Desember 2004.

"Saat itu saya menjabat Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Saya meminta izin Panglima TNI untuk membangun jalan ke pantai barat Aceh yang hancur total akibat diterjang tsunami," tuturnya.

Kini, kata dia Aceh sudah lebih baik lagi. Semua ini berkat perdamaian Aceh. Aceh dan masyarakatnya bisa membangun daerah ini menjadi lebih baik lagi, mengejar ketertinggalan dengan provinsi lainnya di Indonesia.

"Saya yakin Aceh bisa menjadi lebih maju lagi. Kuncinya dengan menjaga perdamaian Aceh. Perdamaian ini bisa terjaga dengan silaturrahim yang kuat. Karena itu, bangunlah silaturahim ini," ujar Ryamizard Ryacudu.

Sumber : http://nasional.republika.co.id

Read more »

Polisi Persempit Gerak Kelompok Bersenjata Abu Rimba di Aceh

Kepolisian Resort Nagan Raya, Polda Aceh melakukan operasi khusus memburu anggota kelompok sipil bersenjata Maimun alias Abu Rimba, pasca kontak tembak di wilayah Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, pada Rabu (17/2) petang.

Kapolres Nagan Raya AKBP Agus Adrianto melalui Kasubdal Ops Iptu Syamsul Arifin di Nagan Raya, Kamis mengatakan, pihaknya mendapat informasi kelompok sipil bersenjata pimpinan Abu Rimba menuju wilayah Kabupaten Aceh Selatan.

"Kita telah mendapatkan informasi bahwa kelompok sipil bersenjata Abu Rimba ini melakukan pelarian dari gunung Kabupaten Aceh Jaya melintasi Kabupaten Aceh Barat kemudian Nagan Raya dan tujuan mereka ke Aceh Selatan,”katanya.

Pada kontak tembak yang terjadi antara polisi, Brimob Polda Aceh, dengan kelompok Abu Rimba pada Rabu (17/2) sekitar pukul 17.30 WIB di Aceh Jaya, satu orang yang diduga anggota kelompok itu yang biasa disebut-sebut bernama panggilan Cobra, berhasil dilumpuhkan setelah timah panas menembus paha lelaki berusia 35 tahun itu.

Sebanyak 50 personil polri yang lengkap dipersenjatai laras panjang dan pendek merazia setiap kendaraan yang melintas Meulaboh-Nagan Raya, khususnya kendaraan roda empat seperti mobil pribadi maupun angkutan umum yang dicurigai.

Namun hingga 1,5 jam berlangsung operasi perburuan sipil bersenjata di depan Pos Satlantas, Kecamatan Kuala Pesisir, polisi tidak menemukan ciri-ciri orang yang diburu maupun sipil yang membawa senjata api.

Koordinator Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Pos Meulaboh, Herman menyatakan, pihaknya memberi atensi kepada pihak kepolisian yang mampu menangkap terduga sipil bersenjata dengan tidak menghilangkan nyawa.


"Untuk kebenaran yang diduga itu benar atau tidak anggota kelompok sipil bersenjata adalah di pengadilan. Tapi hari ini kami melihat tindakan pihak kepolisian menangkap dengan tidak menembak mati, itu patut diberi atensi,"jelasnya.

Dia menjelaskan, sebelum melakukan tindakan preventif tentunya perlu tahapan persuasif, apalagi persoalan yang menyangkut sampai kepada menghilangkan nyawa seseorang tentunya hal itu melangar Hak Asasi Manusia (HAM).

Terlebih lagi dalam kasus penangkapan seorang sipil yang diduga salah satu dari kelompok bersenjata di Aceh Jaya tersebut, barang bukti yang ditemukan hanya berupa sepeda motor milik korban yang tertembak. (bag)

Sumber : http://www.cnnindonesia.com

Read more »

Kalangan DPR usul evaluasi pelaksanaan Otsus Aceh

"Agustus 2016 ini Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh genap sepuluh tahun, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap kekhususan tersebut," katanya di sela-sela pertemuan Tim Pemantau Pelaksanaan Otonomi khusus Aceh, Papua dan DIY, DPR RI dengan Pemerintah Aceh di Banda Aceh, Rabu.

Ia menjelaskan momen sepuluh tahun tersebut sangat tepat dilakukan evaluasi tentang kekhususan guna mempelajari berbagai kendala dalam pelaksanaan Otsus.

"Jangan sampai kita mendengar daerah menyalahkan pusat dan pusat mengatakan daerah yang tidak siap," katanya.

Pihaknya tidak mau otonomi khusus yang diberikan untuk provinsi ujung paling barat Indonesia itu menjadi proyek gagal di nusantara.

"Evaluasi yang dilakukan bisa saja dalam bentuk seminar dengan melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh," katanya.

Ia mengatakan dalam kegiatan tersebut nantinya bisa dilakukan evalaluasi terhadap pasal-pasal di UUPA yang patut direvisi sehingga bisa memperlancar hambatan-hambatan yang dialami Aceh dan pusat.

"Kami berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan pada bulan lima tahun ini di Jakarta," kata Politisi PKS itu.

Dalam pertemuan yang dihadiri Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Forkopimda Aceh, bupati dan wali kota, juga dihadiri Ketua Tim Pemantau Pelaksanaan Otonomi khusus Aceh, Papua dan DIY, DPR, Fadli Zon, Koordinator, Firmandez, Fadhlullah, Irmawan dan Bachtiar Aly.

Ketua Tim Pemantau Pelaksanaan Otonomi khusus Aceh, Papua dan DIY, DPR, Fadli Zon mengatakan usulan yang disampaikan Nasir Djamil tersebut merupakan pendapat yang bagus.

"Saya kira evaluasi tersebut penting dilakukan guna menyelesaikan permasalah yang belum terselesaikan dan mencari solusi yang terbaik untuk penyelesaiannya," katanya.

Menurut dia evaluasi tersebut juga sangat penting sebab akan melihat kontinuitas dana Otsus dan sejauh mana efektivitas dalam implementasi dana tersebut.

Sumber : http://www.antaranews.com

Read more »

81 Anggota DPR Aceh

Banda Aceh - Sebanyak 81 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) periode 2014-2019, hasil pemilihan 9 April, Selasa (30/9) dilantik dan diambil sumpah dalam sebuah sidang istimewa di gedung DPRA. Pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Aceh Chaidir. Dari jumlah tersebut ada dua anggota dewan baru itu telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Para anggota dewan itu selanjutnya dikukuhkan secara adat oleh Wali Nanggroe Aceh Malek Mahmud.

Hadir dalam acara tersebut gubernur Aceh Zaini Abdullah,unsur pimpinan daerah, mantan Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar, mantan Pj Gubernur Aceh Tarmizi A. Karim, politikus nasional dari Partai Golkar Akbar Tanjung.

Para anggota dewan itu dilantik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi tertanggal 17 September 2014. 81 anggota DPRA yang dilantik berasal dari Partai Aceh (29 orang), Partai Golkar (9), Partai Nasional Demokrat (8), Partai Demokrat (8), Partai Amanat Nasional (7), Partai Persatuan Pembangunan (6), Partai Keadilan Sejahtera (4), Partai Gerindra (3), Partai Nasional Aceh (3), dan Partai Damai Aceh, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Bulan Bintang, serta PKPI masing-masing satu orang.

Dari 81 orang anggota DPRA yang dilantik, dua orang di antaranya tidak dapat hadir karena sedang melaksanakan Ibadah Haji, yaitu Djasmi Has dan Siti Nafsiah. Selesai dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Aceh, anggota DPRA itu juga dikukuhkan secara adat oleh Wali Nanggroe Malik Mahmud. Pengukuhan adat itu juga diiringi dengan prosesi peusijuek oleh pemuka adat.

Dalam sambutannya, Malik Mahmud mengajak para anggota DPRA terpilih agar selalu mementingkan aspirasi para konstituen selaku pemberi mandat yang telah menghantarkan mereka ke Parlemen.

“Rakyat Aceh telah memberikan mandat kepada saudara sekalian, untuk menyalurkan aspirasinya untuk bersama-sama dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah RI dalam menjalankan Dinul Islam, memajukan peradaban Aceh dan meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat dan Sumber Daya Manusia, serta menjaga keberlangsungan perdamaian Aceh dan perdamaian dunia,” ungkapnya.

Sumber : http://www.beritasatu.com

Read more »

25 Anggota DPRK Aceh Barat Periode 2014 – 2019 Dilantik

MEULABOH. Sebanyak 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat periode 2014 – 2019, resmi dilantik dan diambil sumpah jabatan melalui Sidang Paripurna Istimewa, yang digelar di Gedung DPRK setempat, Senin (25/8).

Sidang Paripurna Istimewa dipimpin oleh langsung oleh ketua DPRK Aceh Barat, Ishak Yusuf dan pembacaan sumpah jabatan dipandu oleh ketua Pangadilan Negeri Meulaboh, Rahmawati, SH yang disaksikan oleh Danrem 012 Teuku Umar, Bupati Aceh Barat, Dandim 0105 Aceh Barat dan Kapolres Aceh Barat.

Sebelum pengambilan sumpah, Sekretaris Dewan, Drs. Adi Mirza membacakan Surat Keputusan Gubernur Aceh, Nomor : 171.2/639/2014, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.

Ishak Yusuf dalam sambutannya mengatakan, anggota DPRK Aceh Barat periode 2009 – 2014, selama pengabdiannya telah banyak menyelesaikan program-program DPRK, baik program legislasi, pengawasan maupun pembahasan anggaran.

Namun, kata Ishak, masih ada program-program yang belum terselesaikan dan ia meminta kepada anggota dewan yang baru, agar melanjutkan kembali program-program yang telah disusun oleh anggota dewan yang akan habis masa jabatannya.

“Masih ada program dewan yang belum terselesaikan dan kami meminta kepada anggota dewan yang baru ini, agar melanjutkan kembali program-program tersebut,” pintanya.

Ishak juga mengatakan, selama kepemimpinannya di DPRK Aceh Barat, telah melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap dua anggota dewan, yakni Ibrahim Husen, SE dari Partai Rakyat Aceh (PRA) yang digantikan oleh Yusri. D dan Alm. Ir. T. Risman dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang digantikan oleh H. Said Rizal Syarif.

Bupati Aceh Barat, H T Alaidinsyah (H. Tito) pada sambutannya mengatakan, agar roda pemerintahan berjalan dengan baik dan optimal, diperlukan hubungan kemitraan yang harmonis antara Eksekutif dan Legislatif.

Ia berharap, anggota DPRK periode 2014 – 2019 untuk bersinergi saling bahu membahu memberikan kontribusi bersama dengan pemerintah dalam menunaikan amanat rakyat membangun Aceh Barat yang lebih sejahtera.

“Untuk mewujudkan itu semua, tentunya harus memiliki komitmen bersama, kepentingan masyarakat menjadi tujuan utama bukan mengutamakan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRK Sementara, Ramli, SE saat melanjutkan Pimpinan Sidang Paripurna Istimewa, mengatakan anggota DPRK periode 2014 – 2019 akan siap mengabdi dan memperjuangkan aspirasi rakyat serta siap melanjutkan program anggota dewan periode yang lalu.

“Kami siap mengabdi dan memperjuangkan aspirasi rakyat serta siap melanjutkan program-program anggota dewan pada periode yang lalu,” ujarnya.

Adapun 25 Anggora DPRK Aceh Barat periode 2014 – 2019 yang dilantik diantaranya, Said Mahdani, SE, M.Si.Ak (PAN), Tata Irfan (PAN), Nasruddin (PAN), Ilyas Yusuf, S.Pd.I (PAN), Ramli, SE (PAN), Abdul Rauf, SE (PAN), Samsi Barmi (PA), Dahlan (PA), H. Ramli. MS, S.Pd, M.Si (PA), Nurhayati, S.Pd (PA), Banta Lidan, S.Pd.I (PA), H. Kamaruddin, SE (Golkar), Azhar (Golkar), Ali Hasyimi (Golkar), Usman (Golkar), Mawardi (Demokrat), Herman, SE (Demokrat), Erliana (Demokrat), Tgk. Syarifuddin Uhat, S.Pd.I (PPP), Tgk. H. Mawardi Basyah (PPP), Asrial Gutama (PPP), H. Bustan Ali. B.Sc (PDIP), Masrizal, S.Si (PKS), Sahurdi. MS (NasDem), Nasri, S.Sos (PKB). (Red/Za)

Sumber : http://diliputnews.com

Read more »

Anggota DPR Aceh Periode 2014-2019 Dilantik

Banda Aceh: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh melaksanakan Rapat Paripurna Istimewa Peresmian Pengangkatan dan  Pengucapan Sumpah, para Anggota DPR Aceh terpilih untuk periode tahun 2014-2019, Selasa (30/9/2014).

Acara pengambilan sumpah dilakukan oleh H Chaidir SH MH, selaku Ketua Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Aceh, kepada 81 orang anggota DPRA periode 2014-2019, yang 11 orang diantaranya adalah perempuan.

Dari 81 orang anggota DPRA yang dilantik, dua orang diantaranya tidak dapat menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah karena sedang melaksanakan Ibadah Haji yaitu  Drs H Djasmi Has dan Siti Nafsiah SAg.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, dalam sambutannya yang dibacakan Gubernur Aceh, Dr H Zaini Abdullah, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah membantu dan menjaga suasana damai yang tercipta selama pelaksanaan Pemilu legislatif yang lalu.

“Terima kasih  kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya pelaksanaan Pemilu yang demokratis, lancar dan damai.” tandasnya. Mendagri juga menekankan, secara konseptual maupun legal formal, kedudukan DPRD merupakan bagian integral dari Pemerintahan Daerah.

Karakter DPRD dalam konfigurasi Negara Kesatuan (Unitaris-red) memiliki corak yang berbeda dengan kedudukan lembaga legislatif di negara-negara federal yang menganut pemisahan secara absolute hingga ke tingkat local atau regional.

“Oleh karena itu, dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah dan Undang-undnag nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, DPRD di Aceh disebut juga DPRA dan DPRK, yang diletakkan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang bermitra sejajar dengan Kepala Daerah.”jelas Gamawan Fauzi.

 Lebih lanjut Mendagri menekankan, sebesar apapun kepentingan partai politik, hendaknya para anggota DPRA yang baru dilantik ini dapat menempatkan kepentingan publik secara luas diatas kepentingan partai politik. “Jikalau boleh diibaratkan, lembaga DPRA adalah pantai, maka rakyat adalah lautannya dan pengabdian itulah samudranya.”ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gamawan Fauzi  juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh anggota DPRA periode 2009-2014 atas pengabdian serta jasa-jasanya terhadap bangsa dan negara. “Selamat kepada anggota DPRA periode 2014-2019 yang baru saja dilantik. Semoga dapat menjalankan amanah dan tugas dengan sebaik-baiknya.” pungkasnya. (Syahril A/AKS) 

Sumber : http://www.rri.co.id

Read more »

Pemkab Aceh Barat Usul Perubahan APBK Rp. 1,05 Triliun

Humas - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, mengajukan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) 2014 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat yang diserahkan secara simbolis oleh Bupati Aceh Barat H.T Alaidisnyah kepada Wakil Ketua DPRK Herman Abdullah senin 11 Agustus 2014.
Bupati Aceh Barat, dalam sambutannnya mengatakan, perubahan APBK 2014 ini didasari oleh kebijakan umum anggaran dan penetapan plafon anggaran sementara perubahan yang telah dilakukan pembahan bersama sebelumnya. dalam rancangan perubahan APBK ini, terdapat beberapa kebijakan yang dijadikan indikator perubahan anggaran diantaranya penyesuain gaji PNSD, pemberlakuan program jaminan kesehatan nasional (JKN) dan adanya penambahan dan pergeseran anggaran antar unit instansi.
Disamping itu, masih dalam pidato yang dibacakan oleh H.T. Alaidinsyah, yang mengatakan adanya peningkatan dari tahun ke tahun terhadap penetapan APBK Aceh Barat "kami optimis roda pemerintahan di Aceh Barat berjalan efektif dan cukup stabil" ungkapnya.
Tercatat dalam sejarah, untuk pertama kalinya APBK Aceh Barat diajukan dalam nonimal 13 digit atau bernilai trilinan rupiah. dengan rincian besarnya : Pendapatan dari 842 milyar meningkat menjadi 985,4 milyar, Belanja dari 853,7 milyar menjadi 1,05 triliun, dan pembiayan silpa dari 11,6 milyar menjadi 65,8 milyar.  
Pembukaan rapat paripurna ketiga DPRK Aceh Barat yang dihadiri unsur muspida dan para kepala SPKD ini, langsung dilaksanakan pembahasan dengan agenda yang telah ditetapkan, dijadwalkan berlangsung selama sepekan dan diharapkan pembahasan berjalan lancar hingga ditetapkan menjadi Qanun Aceh Barat.(jopi)

Sumber : http://www.acehbaratkab.go.id/

Read more »

5 Tempat Wisata Terindah Di Aceh Barat (Meulaboh)

Sungguh ini panorama pemandangan di daerah lhoksemawe. ini dia 5 tempat wisata terindah di Aceh barat versi blogger anak aceh.

1. Pantai Lhok Bubon

Objek Wisata Pantai Lhok Bubon berada di Kabupaten Aceh Barat yang berlokasi di desa Bubon,Provinsi Aceh. Jarak tempuh ke Pantai Lhok Bubon sekitar 8 km dari kota Meulaboh. Pantai Lhok Bubon ini terkenal sebagai daerah penghasil makanan laut, dan selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat sekitarnya yang datang untuk menikmati segarnya makanan laut sekaligus menikmati alam pantainya. Selain merupakan tempat tujuan pariwisata, tempat ini menjadi lahan penambahan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya,

2. Pantai Suak Ribee

Pantai Suak Ribee merupakan salah satu tempat rekreasi yang terdapat dipesisir kota Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat .Pantai Suak Ribee banyak di kunjungi oleh berbagai unsur masyarakat baik orang dewasa, remaja maupun anak-anak. Pantai suak ribee biasanya ramai pada sore hari maupun pada hari –hari libur. Sebelum bencana tsunami Pantai suak ribee adalah tempat rekreasi yang sangat indah dan menarik.Disepanjang jalan di pinggiran pantai berbaris pohon kelapa dan pohon cemara.disana juga banyak terdapat tempat-tempat untuk peristerahatan seperti café-café yang berjejer di sepanjang jalan. Pemandangan di sore hari sangatlah indah selain menikmati semilir angin yang sepoi-sepoi kita juga dapat melihat pemandangan matahari tenggelam pada matahari senja.

3. Mesjid Agung Kota melaboh

Masjid Agung Meulaboh Arsitektur bangunan Masjid Agung Meulaboh sangat indah dengan kubahnya yang berwarna dominan terang menjadikan masjid ini sangat indah dipandang mata.

Masjid Agung ini merupakan masjid kebanggaan dari Kabupaten Aceh Barat, tepatnya Jl.Imam Bonjol, Kota Meulaboh.

Karena letaknya dipusat kota Meulaboh, dengan mudah dapat dijangkau dengan kendaraan umum ataupun kendaraan roda dua.

Banyak wisatawan lokal maupun asing yang berkunjung ke mesjid indah ini datang untuk beribadah maupun hanya untuk menikmati keindahan arsitektur mesjid ini.

4. Pantai Cemara

Pantai Cemara Indah Selain pasir pantainya putih yang indah, disini juga tersedia Taman Rekreasi, yang merupakan salah satu objek wisata rekreasi keluarga. Pantai Cemara Indah ramai di kunjungi tidak hanya dari masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya saja, tetapi juga dari luar daerah, terutama di hari-hari libur dan akhir pekan. Lokasi wisata ini sedang dalam tahap pembangunan yang nantinya akan menjadi objek wisata yang terus berkembang. Fasilitas yang tersedia saat ini adalah warung makan, balai tempat berteduh, bangku taman, tempat permainan anak, lapangan olah raga dan musholla. Di samping itu pelayanan sarana air bersih, listrik,dan telepon juga tersedia di lokasi wisata ini.

5. Pantai batee Puteh

Objek Wisata Pantai Batee Puteh yang indah ini terletak di kabupaten Aceh Barat. Lokasi Pantai Batee Puteh kira-kira 3 km dari kota Meulaboh. Pantai Batee Puteh ini sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat pada saat liburan untuk berenang atau hanya sekedar menikmati keindahan pemandangannya. Merupakan tempat liburan yang cocok bagi keluarga, selain itu pantainya yang putih dan bersih menambah daya tarik kawasan wisata ini.

Kasfo

Read more »

Zaini Abdullah: Terima Kasih Aceh!

BANDA ACEH, KOMPAS.com —Calon gubernur dari Partai Aceh (PA), Zaini Abdullah, menyampaikan ucapan terima kasih untuk seluruh rakyat Aceh. Ia menilai rakyat Aceh telah mendukung pasangan Zaini/Muzakir pada Pilkada 2012 sehingga memperoleh suara terbanyak berdasarkan penghitungan cepat (quick count).

"Ini membuktikan Partai Aceh mendapat hati dari rakyat. Saya juga berterima kasih kepada tim sukses dan tiga purnawirawan jenderal yang telah memberi dukungan siang dan malam tanpa lelah kepada kami," kata Zaini kepada wartawan dalam konferensi pers di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Senin (9/4/2012) sekitar pukul 20.45 WIB.

"Saya tidak menyangka hasil penghitungan suara begitu cepat. Saya berharap hasil quick count ini tidak bertentangan dengan yang akan dikeluarkan KIP Aceh nanti," imbuh Zaini didampingi Pemangku Wali Nanggroe Malik Mahmud, Ketua Tim Pemenangan Zaini/Muzakir Kamaruddin Abubakar (Abu Razak).

"Inilah hasil yang kita capai. Soal siapa pemenang atau kalah, saya kira tak perlu dibicarakan lebih dalam. Karena, semua kandidat adalah pemenangnya," tuturnya dalam konferensi pers yang berlangsung sekitar 15 menit.

Zaini juga berterima kasih kepada 16 partai koalisi yang telah memberikan dukungan maksimal.

Sumber: http://regional.kompas.com/

Read more »

Penghitungan Suara Resmi dari KIP Aceh

BANDA ACEH, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hafiz Anshari, menegaskan, penghitungan suara secara resmi hasil pemilihan kepala daerah Aceh berasal dari Komisi Independen Pemilihan Aceh (KIP).

"Penghitungan resmi itu nanti dari KIP Aceh," katanya di sela-sela silaturahim dengan calon gubernur/wakil gubernur serta jajaran pemerintahan sipil, TNI dan Polri di Banda Aceh, Selasa (10/4/2012).

Hal tersebut dikatakannya, menanggapi hasil pilkada sementara yang disampaikan oleh sejumlah lembaga survei melalui penghitungan suara cepat (quick count).

Hasil quick count LSI menyebutkan, calon gubernur/wakil gubernur pasangan Zaini Abdullah/Muzakir Manaf yang diusung Partai Aceh dan dukungan sejumlah partai politik lokal dan nasional, unggul dengan meraih 54,15 persen suara.

Ketua KPU Pusat juga menegaskan kembali bahwa kepastian hukum perolehan suara terbanyak pilkada, serta yang terpilih sebagai Gubernur/Wakil Gubernur Aceh untuk periode 2012-2017 itu, akan diumumkan oleh KIP pada 18 April 2012.

Berdasarkan pemantauan, Hafiz Anshari menilai bahwa proses pemungutan suara pilkada sudah berjalan baik dan damai berlangsung di seluruh Aceh.

Namun, kata dia, dalam hari-hari mendatang dan diperlukan kerja keras semua elemen masyarakat serta aparat keamanan dan pihak penyelenggara pilkada adalah pengawalan perjalanan kertas suara.

"Tolong dikawal dan diamankan bersama, bagaimana proses perjalanan kerta suara dari PPS, PPK (kecamatan) ke KIP kabupaten dan kota serta provinsi. Penetapan rekapitulasi suara yang mendapat kawalan kita bersama," katanya.

Perjalanan kertas suara dan penghitungan tetap itu perlu mendapat pengawalan ketat, kata Hafiz Anshari, termasuk kontrol masyarakat sehingga menjadi harapan ke depan tidak ada celah hukum untuk mengguggat pilkada.

"Yang paling penting dan menjadi catatan bahwa jika pilkada Aceh tidak ada gugatan, pemilihan di Aceh merupakan yang terbaik di Indonesia," katanya.

Sumber: http://regional.kompas.com

Read more »

Inilah Visi dan Misi Zaini Abdullah

MENGENAKAN jas abu-abu dipadu dasi merah marun, Zaini Abdullah berdiri di mimbar berwarna coklat. Setelah membereskan berkas pidato, ia meraih gagang mikrofon.

“Saudara pimpinan, ingatkan saya jika waktu telah habis,” kata Zaini Abdullah mengawali pidato pemaparan visi dan misi di hadapan anggota parlemen yang mengikuti sidang istimewa di DPR Aceh, 22 Maret lalu.
Zaini merasa perlu menyampaikan hal di atas karena dua kandidat yang menyampaikan visi dan misi sebelumnya: Irwandi Yusuf dan Darni M. Daud, diinterupsi anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh. Mereka diinterupsi karena dinilai telah menggunakan waktu maksimal yang diberikan pimpinan sidang.

Pria kelahiran Teureubue, Beureunuen, itu lama bermukim di Stockholm, Swedia. Bekas Menteri Luar Negeri Gerakan Aceh Merdeka itu mengasingkan diri ke salah satu negeri Skandinavia itu karena menjadi buronan kelas kakap aparat keamanan di Indonesia. Sejak Aceh Merdeka dideklarasikan di Pidie pada 4 Desember 1976, Zaini menjadi pengikut setia Hasan Tiro.

Di Swedia, tepatnya di Nordsborg, Zaini bekerja sebagai dokter umum. Ia berkali-kali menjadi juru runding ketika Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka duduk satu meja untuk membahas perdamaian di Aceh. Termasuk, perundingan lima tahap yang difasilitasi Presiden Martti Ahtisaari dari Crisis Management Initiative di Helsinki, Finlandia.

Pada 15 Agustus 2005, kedua belah pihak mencapai kata sepakat untuk mengakhiri konflik yang menewaskan tak kurang dari 15.000 jiwa. Zaini lantas kembali ke Aceh dan menjadi warga negara Indonesia. Pada pilkada 2012 ini, ia memutuskan mencalonkan diri sebagai gubernur berpasangan dengan Muzakir Manaf. Mereka diusung Partai Aceh, partai lokal yang meraih suara terbanyak pada pemilihan 2009 lalu.

Saat menyampaikan visi dan misi, Zaini menyoroti potensi sumber daya alam Aceh yang berlimpah, yang belum maksimal digunakan. Menurut Zaini, Aceh merupakan daerah yang mempunyai potensi alam yang besar, sehingga bisa menjadi jaminan bagi terwujudnya rakyat Aceh yang makmur dan sejahtera.
“Sejarah juga telah membuktikan bahwa kejayaan dan kemakmuran bangsa Aceh telah pernah diraih pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda,” kata Zaini.

Berkaca pada kegemilangan sejarah masa lampau dan dengan potensi alam yang dimiliki Aceh, Zaini berjanji akan meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh. Karena itu adalah amanah endatu.
“Untuk menegakkan martabat dan marwah bangsa Aceh yang sejahtera, berkeadilan, serta mandiri dalam menjalankan pemerintahan di Aceh nantinya,” ujarnya.

Zaini menyorot sembilan permasalahan yang dihadapi masyarakat Aceh ke depan, yaitu: belum optimalnya pelaksanaan UU Pemerintaha Aceh sebagai wujud MoU Helsinki; masih tingginya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; pelaksanaan nilai-nilai dinul Islam di Aceh yang belum maksimal.
Selain itu, Zaini juga menilai angka kemiskinan di Aceh masih tinggi; tingkat pengangguran terbuka juga masih tinggi; keterlibatan swasta dalam pembangunan masih rendah; sektor koperasi dan usaha kecil menengah belum berkembang dengan baik; rendahnya pemanfaatan potensi sumberdaya alam; dan pertumbuhan ekonomi Aceh yang masih rendah.

Karena itu, jika nanti terpilih, pasangan ini berjanji akan memperbaiki tata kelola pemerintahan Aceh yang amanah melalui implementasi dan penyelesaian turuan UU Pemerintahan Aceh untuk menjaga perdamaian yang abadi.

Kemudian, Zaini berjanji akan menerapkan budaya Aceh dan nilai-nilai Islam di semua sektor masyarakat; memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumberdaya manusia; melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi, dan berkelanjutan; mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam.
Zaini berkali-kali menekankan pentingnya menjalankan roda pemerintahan Aceh berlandaskan Undang-undang No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai wujud MoU Helsinki.

“Ini untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan Aceh yang efektif dan efisien sebagaimana yang telah dituangkan dalam undang-undang tersebut, guna tercapainya masyarakat Aceh yang mandiri, makmur, dan sejahtera dalam bingkai NKRI,” kata dia.

Sumber : http://www.acehkita.com

Read more »

Aceh Pilih Gubernur

BANDA ACEH - Hari ini, 9 April 2012, sebanyak 3.244.000 penduduk Aceh yang tersebar dalam 23 kabupaten/kota akan memilih gubernur/wakil gubernur yang akan memimpin provinsi berpenduduk 4,2 juta jiwa ini untuk lima tahun ke depan. Selain memilih gubernur/wakil gubernur, penduduk Aceh yang berada di 17 kabupaten/kota akan melakukan pemilihan bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota untuk periode yang sama.

Seperti diketahui, ada lima pasangan cagub/cawagub yang akan bertarung pada Pilkada 2012. Mereka adalah (sesuai nomor urut), Tgk H Ahmad Tajuddin AB (Abi Lampisang/HT Ir Suriansyah MSi, drh Irwandi Yusuf MSc/Dr Ir Muhyan Yunan MSc (Hw.Eng), Prof Dr H Darni M Daud MA/Dr Tgk Ahmad Fauzi MAg, H Muhammad Nazar SAg/Ir Nova Iriansyah MT, dan dr H Zaini Abdullah/Muzakir Manaf.

Kelima pasangan cagub/cawagub tersebut akan menggunakan hak pilih di lokasi tempat tinggal masing-masing (lihat; TPS cagub/cawagub). Menurut data Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, ada 9.786 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 23 kabupaten/kota.

Ketua KIP Aceh, Abdul Salam Poroh ketika konferensi pers, Sabtu (7/4) memperkirakan antusiasme masyarakat yang akan memilih pada pilkada kali ini akan lebih besar dari pilkada dan pileg serta pilpres 2009.

Proses
Masih menurut keterangan pihak KIP, proses pemungutan suara di TPS berlangsung pukul 08.00-16.00 WIB. Sesampai di lokasi TPS, warga memperhatikan surat suara dalam kondisi baik dan tertera tanda tangan Ketua Kelompok Penyelenggaran Pemugutan Suara (KPPS) di desa setempat.

“Setelah mendapat surat suara, warga langsung ke TPS dengan mencoblos salah satu pasangan calon. Setelah ke luar dari bilik, harus mencelupkan jari ke dalam tinta yang sudah disediakan petugas,” kata anggota KIP Aceh, Nurjani Abdullah.

Pilihan rakyat
Siapa di antara kelima pasangan cagub/cawagub yang akan meraih suara terbanyak sekaligus menjadi gubernur/wakil gubernur terpilih periode 2012-2017, rakyatlah yang akan menentukan pada proses pilkada hari ini. Berbagai program dan komitmen yang disampaikan oleh masing-masing pasangan cagub/cawagub ketika tahapan kampanye pada 22 Maret-5 April 2012 akan menjadi salah satu referensi bagi rakyat untuk menentukan pilihannya.

Mantan Rektor IAIN Ar-Raniry, Prof Yusny Saby PhD pada acara silaturahmi dengan sejumlah tokoh Aceh dari berbagai lintas lembaga dan organisasi, di Aula Dinas Infokom Aceh, Banda Aceh, Sabtu (7/4) mengingatkan para calon kepala daerah untuk merealisasikan dan mempertanggungjawabkan semua janji yang telah disampaikan pada masa kampanye, jika nanti terpilih sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Aceh.

Selain memilih gubernur/wakil gubernur, hari ini juga secara serentak masyarakat di 17 kabupaten/kota akan memilih bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota. Semua pihak berharap, proses Pilkada Aceh hari ini akan berlangsung lancar, aman, dan damai.(her/nas)

Sumber: http://aceh.tribunnews.com

Read more »

Warga Banda Aceh serbu bilik suara

Banda Aceh (ANTARA News) -Ribuan warga Kota Banda Aceh mulai menuju tempat pemungutan suara (TPS) untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) gubernur-wakil gubernur Aceh serta wali kota dan wakil wali kota setempat, Senin.

Dari pantauan ANTARA di Banda Aceh, ribuan warga mendatangi TPS yang telah disiapkan di desa mereka.  Tak ada raut kekhawatiran dari mereka yang akan menggunakan hak pilihnya dalam pilkada kali ini.

"Saya datang lebih awal untuk memilih calon pemimpin Aceh ke depan, tidak ada yang memaksa saya dalam pemilihan ini," kata Feri, pemilih asal Gampong Beurawe.

Namun, Feri menyesalkan keterlambatan distribusi kertas suara ke TPS yang seharusnya sudah berada di tempatnya pukul 07.00 WIB.

Sementara itu, di sejumlah ruas jalan di Kota Banda Aceh mendadak lengang, tidak terlihat mobil angkutan umum yang beroperasi. Jalan Abdullah Ujung Rimbabiasanya yang biasanya padat misalnya, mendadak sepi dan hanya dilintasi beberapa kendaraan pribadi.

Pusat perdagangan Pasar Aceh, Peunayong dan Seutui juga lengang karena sebagian besar pedagang tidak beraktivitas pada pemungutan suara.

Sementara itu sebagian besar toko di ruas jalan utama kota berpenduduk sekitar 230 ribu jiwa itu juga tutup, kecuali warung kopi dan kantor swasta.

Sumber :http://www.antaranews.com

Read more »

TNI bantu pengamanan pilkada di Aceh Barat

Banda Aceh (ANTARA News) - Komandan Distrik Militer 0105/Aceh Barat menerjunkan 500 anggota TNI untuk membantu Polri mengamankan pelaksanaan pilkada setempat agar berjalan aman dan damai.

Komandan Kodim 0105/Aceh Barat, Letkol Inf Andi Sirajuddin, di Meulaboh, Kamis, menyatakan, 500 prajurit TNI itu terdiri dari 200 anggota batalion setempat dan 300 anggota Kodim.

"Meskipun tidak ada kejelasan dana untuk prajurit TNI-AD yang membantu tugas polisi mengawal pilkada, namun sudah dua bulan lalu saya terjunkan mereka, tujuannya agar pilkada berjalan aman dan damai," tegasnya.

Selain itu, prajurit TNI-AD yang dilibatkan tersebut dipastikan pula tidak ada yang terlibat narkoba, sama halnya seperti aparat kepolisian yang komit menempatkan personel di daerah pedalaman orang-orang yang tidak terlibat barang haram tersebut, katanya.

Pada bagian lain, Sirajuddin menyatakan, seluruh personel TNI-AD di bawah pimpinannya akan netral dalam pilkada.

"Kalau ada aparat TNI-AD di wilayah ini yang terlibat politik, maka kami tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas, karena hal itu sebuah pelanggaran bagi prajurit TNI-AD," katanya.

Sirajuddin meminta masyarakat melapor apabila menemukan prajurit TNI-AD yang terlibat polilik praktis, karena tujuan diterjunkannya TNI-AD untuk melindungi masyarakat dan menjaga keutuhan NKRI dalam pilkada.

Ia mengatakan, sembilan anak buahnya yang diduga terlibat narkoba sudah dihukum kurungan penjara selama tiga bulan dan dua lainnya langsung dilimpahkan ke Mahkamah Militer Kodam Iskandar Muda (IM).

Selain itu, dia juga berpesan kepada masyarakat dari 13 pasangan calon bupati/wakil bupati Aceh Barat yang sudah ditetapkan dapat memilih mereka sesuai hati nurani, tanpa paksaan ataupun intimidasi.

"Kalau ada masyarakat yang merasa diintimidasi, silakan mengadu ke Panwaslu, tapi kalau diancam senjata lapor polisi," katanya.

Pilkada di Kabupaten Aceh Barat akan dilakukan secara serentak dengan 17 kabupaten/kota dan provinsi pada 9 April 2012.

Sumber : http://www.antaranews.com

Read more »

DPRA: Tuntaskan Lintas Calang-Meulaboh Tepat Waktu

MEULABOH - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh meminta kepada pelaksana pembangunan jalan Calang-Meulaboh dan jembatan Kuala Bubon, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat yang kini sedang dikerjakan senilai Rp 330 miliar agar dituntaskan sesuai target pada Oktober 2012.

“DPRA berharap, pembangunan jalan dan jembatan di lintasan Calang-Meulaboh ini selesai secepatnya tanpa harus melewati batasan waktu yang ada. Kalau jalan ini bisa diselesaikan lebih cepat kenapa tidak, kan lebih baik,” kata Pimpinan DPRA H Sulaiman Abda didampingi Zuriat Suparjo selaku anggota DPRA asal pemilihan Aceh Barat, Nagan Raya dan Aceh Jaya kepada sejumlah wartawan, Minggu (18/3) sore di lokasi pembangunan jembatan Kuala Bubon.

Menurutnya, berdasarkan pemantauan pihak DPRA kemarin di sejumlah lokasi seperti di lokasi pembangunan jembatan dan badan jalan, terlihat proses pembangunan berjalan lambat. Sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan badan jalan nasional tersebut tak akan selesai tepat waktu.

Ia juga mengakui di beberapa lokasi badan jalan kini sudah mulai dilakukan pengaspalan, dan tentunya sangat membuat masyarakat senang mengingat ruas jalan yang rusak akibat gelombang tsunami dan gempa bumi itu mulai mengalami perubahan yang signifikan.

Karenanya, Sulaiman Abda dan Zuriat Suparjo berharap, pembangunan badan jalan dan jembatan di wilayah itu tuntas tepat waktu sehingga perekonomian masyarakat di kawasan pantai barat selatan Aceh akan lebih baik, maju dan berkembang.

 

Sumber: http://aceh.tribunnews.com

Read more »